WAGUB GORONTALO IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE: HADAPI KENAIKAN MUKA AIR LAUT BUTUH KOLABORASI PUSAT-DAERAH & ANGGARAN KHUSUS INFRASTRUKTUR PESISIR
*Pemprov Gorontalo Pilih Pendekatan Ekologis dan Pemberdayaan Masyarakat, Bukan Tanggul Raksasa*
Jakarta, Indonesiatodays.com
Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar *Dialog Kebijakan Nasional “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif”* di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Dialog yang disiarkan langsung melalui kanal resmi Kemenko Infrastruktur dan Bappenas ini menjadi forum strategis menyatukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra internasional untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim.
*1. Indonesia di Garis Depan Krisis Iklim*
Sebagai negara kepulauan dengan 17.000+ pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut. Kawasan pesisir menjadi pusat 60% aktivitas ekonomi, permukiman, dan layanan publik nasional.
Dialog dibuka oleh *Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)*. Paparan utama disampaikan *Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy*. Keduanya menekankan bahwa adaptasi iklim bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam setiap perencanaan pembangunan.
“Kita tidak bisa lagi membangun seperti biasa. Setiap jalan, pelabuhan, dan permukiman harus dihitung dengan proyeksi kenaikan muka air laut 30-50 tahun ke depan,” tegas Menko AHY.
*2. Gorontalo Berbagi Praktik Baik: Data, Mangrove, dan Pemberdayaan*
Dalam sesi dialog, *Pemerintah Provinsi Gorontalo* menjadi salah satu daerah yang mempresentasikan praktik adaptasi berbasis data dan masyarakat.
Wakil Gubernur Gorontalo *Idah Syahidah Rusli Habibie* menjelaskan Pemprov Gorontalo telah menyusun ringkasan kebijakan terkait dampak kenaikan muka air laut. Fokusnya pada 2 hal: *adaptasi bencana* dan *penjaminan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di wilayah pesisir*.
“Kami menggunakan data untuk memetakan titik rawan banjir rob, abrasi, dan longsor. Dari situ kami susun program yang menyasar langsung masyarakat pesisir,” ujar Idah.
*3. Tuntutan Utama: Kolaborasi Anggaran dan Infrastruktur dari Pusat*
Dalam wawancara dengan media usai dialog, Wagub Idah menegaskan satu pesan kunci: *Pemerintah daerah tidak mampu menghadapi krisis iklim sendirian*.
“Saya ingin menyampaikan bahwa harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Persoalan ini menyangkut anggaran dan tentu pemerintah daerah tidak akan sanggup melakukannya sendiri. Karena itu kami berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan program-program perlindungan kawasan pesisir,” ujar Idah.
Ia merinci 3 bentuk dukungan yang paling dibutuhkan:
1. *Infrastruktur pengendali bencana* seperti tanggul pantai, pemecah gelombang, dan sistem drainase.
2. *Perlindungan kawasan hijau* terutama hutan mangrove sebagai benteng alami.
3. *Program mitigasi dan adaptasi* yang terintegrasi dengan APBN, bukan hanya mengandalkan APBD.
*4. Strategi Gorontalo: Ekologis, Bukan Beton*
Berbeda dengan beberapa daerah yang membangun “tanggul laut raksasa”, Gorontalo memilih pendekatan berbasis alam dan masyarakat.
“Kami belum berpikir membangun infrastruktur seperti tanggul laut raksasa. Yang paling penting bagi kami adalah menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendekatannya lebih kepada pemberdayaan masyarakat agar bersama-sama menjaga ekosistem pesisir,” jelas Idah.
Strategi ini dijalankan melalui:
– *Pelestarian Mangrove*: Bekerja sama dengan *Program SKALA* dan *Burung Indonesia* untuk rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat penjaga mangrove.
– *Edukasi Warga Pesisir*: Kampanye berkelanjutan agar masyarakat tidak membuang sampah ke laut dan menjaga kebersihan pantai.
– *Penolakan Relokasi Paksa*: “Masyarakat tidak mungkin dipindahkan begitu saja, karena pada akhirnya mereka akan kembali lagi. Yang paling penting adalah membangun kesadaran bersama agar lingkungan tetap terjaga,” tegasnya.
*5. Tantangan Sampah dan Harapan ke Pusat*
Idah mengakui persoalan sampah masih menjadi biang utama banjir di Gorontalo. Untuk itu Pemprov menjalankan *Aksi Bersih Jumat* secara bergilir di seluruh kecamatan, melibatkan Pemkab/Pemkot.
“Setiap hari Jumat kami melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Sampah menjadi salah satu penyebab utama banjir yang harus kita tangani bersama,” ungkapnya.
Namun ia juga jujur bahwa Gorontalo masih terbatas fasilitas pengolahan sampah. “Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting agar pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara lebih optimal,” tambahnya.
*6. Rekomendasi Dialog Nasional*
Dialog yang dimoderatori news anchor *Risca Andalina* ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi untuk RPJMN dan kebijakan iklim nasional. Beberapa poin yang mengemuka:
1. *Alokasi Dana Khusus Adaptasi Pesisir* di APBN untuk daerah rawan.
2. *Integrasi Data Iklim* dari BMKG, BRIN, dan Bappenas ke dalam perencanaan daerah.
3. *Penguatan Peran Masyarakat dan LSM* sebagai garda depan adaptasi.
4. *Standar Pembangunan Infrastruktur Tahan Iklim* untuk semua proyek di wilayah pesisir.
*Penutup*
Wagub Idah menutup dengan ajakan agar semua pihak tidak menunggu bencana datang. “Kenaikan muka air laut ini nyata. Kalau kita tidak kolaborasi dari sekarang, yang paling dirugikan adalah masyarakat miskin di pesisir. Mari kita jaga Gorontalo, mari kita jaga Indonesia bersama-sama,” pungkasnya.
—
*Tentang Dialog Kebijakan Nasional*
Dialog ini adalah bagian dari upaya pemerintah memperkuat perencanaan pembangunan yang adaptif dan berketahanan iklim sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hadir perwakilan 15 provinsi pesisir, 10 lembaga internasional, dan 20 perguruan tinggi.
