Dr. Syahganda Nainggolan Serukan Demonstrasi Tetap Konstitusional, Tolak Provokasi dan Jaga Stabilitas Nasional
Jakarta, Indonesiatodays.com
tokoh nasional, aktivis, dan perwakilan organisasi relawan menggelar Diskusi dan Konferensi Pers bertema “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” pada Rabu, 26 Agustus 2026, di Resto & Cafe Sleepes Owl Dining, Jalan Tebet Utara Raya No. 27, Jakarta Selatan.
Diskusi dan Konferensi Pers bertajuk “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” menjadi momentum untuk menyerukan pentingnya penyampaian aspirasi masyarakat secara konstitusional, tertib, dan bertanggung jawab di tengah dinamika politik nasional.
Tokoh Nasional sekaligus Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, dalam paparannya menyoroti berbagai informasi dan spekulasi yang beredar di media sosial terkait rencana aksi massa dalam jumlah besar menuju Jakarta.
Syahganda mengingatkan agar setiap kelompok masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi memiliki tanggung jawab yang jelas serta tidak membiarkan gerakan tersebut ditunggangi oleh kepentingan tertentu.
“Kalau ada pihak-pihak yang akan melakukan gerakan besar di Jakarta, sebaiknya memunculkan diri sebagai penanggung jawab. Jangan sampai masyarakat yang berada di garis depan justru menjadi pihak yang menanggung dampaknya,” ujar Syahganda.
Menurutnya, pengalaman berbagai peristiwa sebelumnya harus menjadi pelajaran bersama agar dinamika politik tidak berkembang menjadi situasi yang mengganggu stabilitas nasional maupun kehidupan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak politik setiap warga negara. Namun, hak tersebut harus dijalankan secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Politik tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Aspirasi adalah hak setiap warga negara, tetapi harus disampaikan dengan rasional dan bertanggung jawab. Jangan sampai aspirasi berubah menjadi provokasi yang memicu kerusuhan sosial,” tegasnya.
*Soroti Isu RUU Perampasan Aset*
Syahganda juga menyinggung isu tuntutan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset yang menjadi salah satu perhatian dalam dinamika politik nasional.
Ia menilai masyarakat perlu memahami persoalan tersebut secara utuh dan tidak sekadar mengikuti arus informasi yang berkembang di media sosial.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan langkah terkait penertiban dan pengelolaan aset maupun sumber daya yang dinilai bermasalah. Karena itu, menurut Syahganda, isu tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan dan pengetahuan yang objektif, bukan menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu.
Ia juga mengingatkan agar agenda penyampaian aspirasi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain di luar tuntutan masyarakat.
*Jangan Ganggu Program Kerakyatan Pemerintah*
Dalam kesempatan tersebut, Syahganda menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan agar program-program yang sedang dijalankan pemerintah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta berbagai program kerakyatan lainnya sebagai agenda yang membutuhkan stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.
“Jangan sampai situasi politik yang tidak terkendali justru membuat program-program pemerintah yang dinantikan masyarakat selama puluhan tahun menjadi terganggu,” katanya.
Syahganda juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak mudah menyulut situasi yang berpotensi berkembang menjadi keadaan darurat. Menurutnya, stabilitas nasional merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.
*Minta Aparat Waspadai Potensi Penunggangan Aksi*
Lebih lanjut, Syahganda meminta aparat negara, termasuk unsur intelijen, kepolisian, dan TNI, untuk melakukan langkah antisipatif guna mengidentifikasi kemungkinan adanya pihak yang menunggangi aksi masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat dan tidak berubah menjadi agenda kelompok tertentu.
“Kita berharap aparat dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya penunggangan terhadap demonstrasi rakyat, sehingga aspirasi yang disampaikan benar-benar merupakan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Syahganda juga meminta semua elemen politik menahan diri dan tidak melakukan manuver yang dapat memperburuk keadaan.
*Serukan Semua Pihak Menahan Diri*
Menutup paparannya, Syahganda mengajak masyarakat, peserta aksi, elite politik, maupun seluruh pemangku kepentingan nasional untuk bersama-sama menjaga Jakarta dan Indonesia tetap aman serta kondusif.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus disalurkan melalui mekanisme konstitusional dan tidak boleh berkembang menjadi tindakan yang mengancam ketertiban umum.
“Teman-teman yang melakukan demonstrasi saya minta membatasi diri, bertanggung jawab, dan rasional. Jangan ada hasutan yang membuat Jakarta menjadi tidak kondusif,” pungkasnya.
Menurut Syahganda, stabilitas nasional bukan berarti membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik, melainkan memastikan kebebasan tersebut berjalan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara.
