Rektor Perbanas Institute, Prof. Hermanto Siregar: Sinergi Ekonomi dan Demokrasi adalah Kunci Kesejahteraan, Desak Pemerintah Segera Perbaiki Tata Kelola dan Ciptakan Lapangan Kerja.
Menyoroti tantangan bonus demografi, ekonom senior ini menekankan urgensi kolaborasi dengan sektor swasta dan penguasaan kecerdasan buatan (AI) bagi generasi muda.
JAKARTA, INDONESIA – 1 September 2026 –
Rektor Perbanas Institute, Prof. Dr. Hermanto Siregar, M.Ec., menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan demokrasi memiliki korelasi yang tidak terpisahkan dan harus berjalan beriringan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat, menurutnya, hanya dapat dicapai dan dipertahankan melalui fondasi demokrasi yang sehat, keadilan sosial, serta tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).
Pernyataan tegas ini disampaikan Prof. Hermanto saat menjadi pembicara kunci dalam acara Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat yang mengusung tema “Demokrat Bersama Rakyat: Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, Menjaga Demokrasi”, di Jakarta.
Korelasi Erat Antara Kesejahteraan dan Demokrasi
Dalam paparannya, Hermanto menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat berbanding lurus dengan kualitas partisipasi mereka dalam kehidupan berdemokrasi. Masyarakat yang sejahtera memiliki ruang dan kapasitas yang lebih besar untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam kebijakan publik.
“Antara ekonomi dengan demokrasi itu korelasinya erat sekali. Kalau ekonomi kita bagus, masyarakat sejahtera, maka demokrasi itu otomatis berjalan dengan lebih berkualitas,” ujar Hermanto di hadapan para hadirin.
Sebaliknya, ia menambahkan, demokrasi yang sehat akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Demokrasi, menurutnya, melampaui sekadar prosedural pemilu, melainkan mencakup keadilan hukum, transparansi kebijakan, dan pencegahan korupsi.
“Kalau demokrasi bagus, itu artinya tidak ada korupsi, governance bagus, semua berjalan pada relnya. Kondisi itulah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi karena kepercayaan investor dan masyarakat meningkat,” tambahnya.
Desakan Perbaikan Tata Kelola dan Pembangunan Inklusif
Menyambut usia ke-25 Partai Demokrat dan menyikapi dinamika kebangsaan saat ini, Hermanto menggarisbawahi pentingnya pembangunan yang inklusif. Ia memperingatkan pemerintah agar tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam proses pembangunan nasional. Akses yang merata terhadap modal, pasar, pendidikan, dan kesehatan disebutnya sebagai wujud nyata dari keadilan sosial.
“Suara orang harus kita dengar. Yang tidak terpinggirkan dalam pembangunan harus kita tarik ke dalam ekosistem ekonomi. Pembangunannya harus inklusif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hermanto mendesak pemerintah untuk tidak menunda-nunda perbaikan tata kelola birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ia menilai masyarakat sudah sangat menantikan perubahan konkret, bukan sekadar wacana.
“Menurut saya, ini sesuatu yang memang jangan ditunda lagi. Secara teori dan konsep kita sudah tahu bahwa itu perlu. Rakyat pada umumnya sudah meminta supaya itu dijalankan. Mengkaji bukan untuk memperlama, justru mengkaji bagaimana caranya ini supaya bisa diterapkan dengan efektif,” ujarnya.
Ia memperingatkan, penundaan perbaikan tata kelola dengan berbagai alasan akan berisiko menggerus kepercayaan publik. “Kalau itu dijalankan secara efektif, otomatis dukungan rakyat kepada pemerintah akan tinggi. Tapi kalau ditunda lagi, rakyat pun akan kehilangan kepercayaan,” imbuhnya.
Urgensi Kolaborasi Swasta dan Tantangan Lapangan Kerja
Menghadapi realitas ekonomi makro, termasuk ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan fluktuasi investasi, Hermanto menyoroti fakta bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Ia mencatat bahwa setiap tahunnya, sekitar 4 juta orang baru memasuki pasar kerja Indonesia.
“Pemerintah tidak dapat sendirian menjadi motor penggerak ekonomi karena keterbatasan pembiayaan negara. Harus ada kolaborasi yang sangat tinggi dengan sektor swasta, baik dalam maupun luar negeri. Swasta itulah yang membawa modal, membuat pabrik, membuka perkebunan, dan pada akhirnya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” jelasnya.
Jika lapangan kerja tidak tersedia, Hermanto memperingatkan, angka pengangguran akan melonjak dan memicu masalah sosial baru. “Kalau tenaga kerja tidak ada tempat kerja, mereka akan menganggur. Itu yang harus dipikirkan secara serius oleh para pembuat kebijakan,” katanya.
Transformasi SDM: Generasi Muda Wajib Kuasai AI
Selain isu investasi, fokus utama Hermanto tertuju pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menekankan bahwa sistem pendidikan nasional harus bertransformasi, tidak hanya sekadar menghasilkan lulusan, tetapi membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan dengan tuntutan industri masa depan.
Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), teknologi digital, dan smart technology disebutnya sebagai kompetensi wajib bagi generasi muda saat ini.
“Yang paling penting adalah pengembangan SDM, utamanya keterampilan dan pendidikannya. Sekarang keterampilan apa yang dibutuhkan? Pemanfaatan AI, pemanfaatan smart tech, apa pun yang terkait dengan digital, itulah yang harus diberikan kepada generasi-generasi muda,” paparnya.
Penguasaan teknologi ini, lanjutnya, akan meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi di kancah global, sekaligus membuka peluang mereka untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui startup maupun pengembangan UMKM berbasis digital.
Tiga Agenda Strategis untuk Pemerintah
Menutup paparannya, Prof. Hermanto merangkum tiga agenda strategis yang harus menjadi prioritas utama pemerintah ke depan:
1. Ekspansi Kesempatan Kerja: Membuka keran investasi seluas-luasnya untuk menyerap 4 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya.
2. Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Memperbaiki tata kelola pemerintahan secara radikal, transparan, dan bebas dari korupsi untuk membangun kepercayaan publik.
3. Akselerasi Kualitas SDM Berbasis Teknologi: Merevitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi digital dan penguasaan AI.
“Kesimpulannya, kita harus mengutamakan pekerjaan, kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Dan agar bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, masyarakat itu harus diberi pendidikan yang bagus dan keterampilan yang relevan dengan zamannya,” pungkas Hermanto.
Tentang Perbanas Institute
Perbanas Institute adalah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang berfokus pada ilmu ekonomi, perbankan, keuangan, dan manajemen. Didirikan dengan visi untuk mencetak profesional dan pemimpin bisnis yang berintegritas dan berdaya saing global, Perbanas Institute secara konsisten menghasilkan lulusan yang siap menjawab tantangan dinamika ekonomi nasional maupun internasional.
Tentang Prof. Dr. Hermanto Siregar, M.Ec.
Prof. Hermanto Siregar adalah seorang ekonom senior dan akademisi terkemuka di Indonesia. Beliau memiliki rekam jejak yang luas di bidang kebijakan ekonomi makro dan perbankan, termasuk pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Saat ini, beliau mengabdikan pemikirannya sebagai Rektor Perbanas Institute, mendorong inovasi pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan ekonomi global.
