100 Hari Transformasi MBG 2.0: APGI 3T Desak Badan Gizi Nasional Beri Kepastian bagi Ribuan Mitra Pembangunan Dapur
JAKARTA, Indonesiatodays.com
Memasuki 100 HARI kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di bawah narasi besar transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0, Asosiasi Pengusaha/Mitra Gizi Indonesia (APGI) 3T Terpencil melayangkan kritik terbuka. APGI 3T menyoroti masih banyaknya persoalan mendasar di lapangan, khususnya ribuan mitra di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan operasional maupun penyelesaian investasi fasilitas dapur yang telah dibangun menggunakan dana pribadi.
Ketua BPP Bidang Publikasi & Media APGI 3T Terpencil, Jawel Husin, menyatakan bahwa masyarakat pada prinsipnya mendukung penuh perbaikan tata kelola, pemberantasan korupsi, serta efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah.
Namun, transformasi tersebut dinilai belum menyentuh persoalan riil yang dihadapi para mitra penyedia fasilitas di daerah terpencil.
”Transformasi tidak cukup disampaikan melalui presentasi dan publikasi keberhasilan. Transformasi harus bisa dibuktikan melalui penyelesaian persoalan yang nyata di lapangan,” ujar Jawel dalam pernyataan resminya, Sabtu (31/10/2026).
Persoalan Investasi Mandiri dan Ketidakpastian Skema
Berdasarkan data APGI 3T, dari sekitar 5.000 titik lokasi yang mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi BGN Pusat—yang proses pengajuannya melibatkan Satgas Daerah dan pejabat pemerintah setempat—sekitar 2.000 dapur telah rampung 100 persen, sementara sisanya berada di tahap pembangunan 50 hingga 70 persen.
Para mitra awalnya membangun fasilitas tersebut dengan skema sebagai kontraktor atau penyedia fasilitas, di mana bangunan nantinya akan melalui proses appraisal (penilaian) oleh Kementerian Keuangan untuk dibayar oleh negara melalui BGN.
Namun, dalam perjalanannya, muncul perubahan ketentuan melalui SK lanjutan yang menuntut mitra untuk ikut mengoperasikan dapur dengan skema pengembalian investasi melalui insentif harian. Perubahan model bisnis secara sepihak ini, menurut APGI 3T, menimbulkan beban finansial yang berat bagi masyarakat yang telanjur menggunakan tabungan pribadi maupun pinjaman bank.
”Jangan hanya menghitung uang yang berhasil dihemat negara. Hitung juga modal masyarakat yang sudah dikeluarkan untuk membangun infrastruktur program. Cicilan bank tetap berjalan, biaya pemeliharaan ada, dan aset terus mengalami penyusutan tanpa ada kepastian operasional,” tegas Jawel.
Soroti Biaya “Aktivasi” dan Tumpang Tindih Tanggung Jawab
APGI 3T juga mengkritisi kegiatan “aktivasi dapur” yang kerap disamakan dengan operasional penuh. Menurut mereka, dalam kegiatan persiapan tersebut, mitra sering kali dibebankan biaya tambahan hingga mencapai Rp50 juta untuk pengadaan perlengkapan seremonial seperti tenda, sound system, televisi, dan perangkat Zoom, tanpa petunjuk teknis pembiayaan yang jelas dari pusat.
Selain itu, asosiasi meminta BGN untuk memperjelas batas tanggung jawab antara penyedia fasilitas (mitra) dan pengelola operasional. Mitra kerap disalahkan terkait persoalan administrasi atau laporan pertanggungjawaban harian, padahal tugas tersebut merupakan ranah tenaga operasional dan akuntansi yang ditugaskan oleh BGN.
Tuntut Dialog Terbuka dan Desain Kebijakan Wilayah 3T
Melalui Jawel , APGI 3T mendesak Kepala BGN Sudaryono untuk membuka ruang dialog kolaboratif secara langsung dengan para mitra 3T, bukan sekadar memposisikan mereka sebagai objek penertiban atau kritik.
APGI 3T menegaskan bahwa wilayah 3T membutuhkan desain kebijakan, petunjuk teknis khusus, dan kejelasan mekanisme penyelesaian investasi yang transparan. Keberhasilan program nasional dinilai tidak boleh diukur hanya dari narasi efisiensi anggaran dan seremoni aktivasi, melainkan dari keadilan bagi seluruh pihak yang telah berkorban mewujudkan infrastruktur program di lapangan.
”Kami bukan musuh BGN. Kami adalah mitra yang pernah percaya pada janji negara. Hari ini, kami berdiri untuk menagih kepastian atas janji tersebut,” pungkas Jawel.
