Dua Dirjen PU Mundur di Tengah Temuan Audit, Pakar Soroti Transparansi
Jakarta, Indonesiatodays.com
Pengunduran diri dua pejabat eselon I di Kementerian Pekerjaan Umun (PU) memicu perhatian publik, menyusul temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara yang nilainya sempat mencapai triliunan rupiah.
Dua pejabat yang dimaksud adalah Dewi Chomistriana, Direktur Jenderal Cipta Karya, dan Dwi Purwantoro, Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Keduanya mengundurkan diri di tengah proses penanganan hasil audit yang menjadi sorotan.
Isu ini mencuat beriringan dengan pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan. Dalam keterangannya, ia meminta seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan siap dibersihkan jika tidak memenuhi standar.
Nilai Audit Berubah
Berdasarkan keterangan Menteri PU, audit BPK dilakukan dalam dua tahap. Pada surat pertama yang dikirim Januari 2025, potensi kerugian negara disebut hampir Rp3 triliun. Namun, dalam surat kedua pada Agustus 2025, nilainya direvisi menjadi sekitar Rp1 triliun setelah evaluasi lanjutan.
Perubahan signifikan ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan metodologi audit yang digunakan.
Timeline Jabatan Jadi Sorotan
Pengamat menilai pentingnya melihat kronologi jabatan kedua pejabat. Dewi baru dilantik pada Januari 2025, sementara Dwi menjabat sejak Juli 2025, saat proses audit telah berjalan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai relevansi tanggung jawab, mengingat kemungkinan besar proyek yang menjadi objek audit berasal dari periode sebelumnya.
Audit Bukan Vonis
Dosen akuntansi Adi Prihanisetyo menegaskan bahwa temuan audit bersifat indikatif dan belum final. Menurutnya, proses audit masih memerlukan klarifikasi antara auditor dan pihak terkait sebelum dapat ditarik kesimpulan.
Ia juga menyebut pengunduran diri tidak selalu berarti penghindaran tanggung jawab, melainkan bisa menjadi langkah untuk menjaga objektivitas proses pemeriksaan.
Pentingnya Integritas Audit
Pengamat hukum pidana Asep Iwan Irawan menilai bahwa kredibilitas audit menjadi kunci utama dalam kasus ini. Ia menekankan bahwa jika audit dilakukan secara transparan dan akurat, maka penindakan dapat dilakukan secara tegas.
Sebaliknya, jika terdapat ketidakjelasan, hal tersebut justru berpotensi merusak kepercayaan publik.
Kompleksitas Pengelolaan Proyek
Dengan anggaran mencapai lebih dari Rp100 triliun dan ribuan proyek di seluruh Indonesia, pengelolaan di Kementerian PU melibatkan banyak pihak dan tahapan.
Karena itu, sejumlah pihak mengingatkan agar penarikan tanggung jawab dilakukan secara proporsional dan tidak
disederhanakan hanya pada individu tertentu tanpa melihat keseluruhan sistem.
Hingga kini, polemik terkait pengunduran diri dua pejabat tersebut masih menyisakan berbagai pertanyaan. Transparansi proses audit serta kejelasan kronologi dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
