Kemenangan Ahli Waris Saanah Setelah Puluhan Tahun Berjuang Tanah Kapuk
_JAKARTA -_ Perjuangan panjang keluarga Saanah Binti Sainan akhirnya membuahkan hasil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengesahkan perdamaian atas sengketa tanah warisan seluas 9.020 m2 di Kapuk, Cengkareng.
Melalui Putusan Nomor 917/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Brt, tanah yang berasal dari Girik C 2784 Persil 92 DIII Blok S dengan taksiran nilai Rp 57 miliar itu dinyatakan sebagai milik sah ahli waris Saanah.
Sengketa ini bisa berakhir damai karena seluruh ahli waris memilih jalan musyawarah mufakat. Pengadilan kemudian menetapkan delapan ahli waris sebagai pemilik sah.
Mereka adalah Ayanih, Arih, Ayuhan, Yadi, Muhamad Syarif, Jaeladi, Arpiah, dan Namin S. Tanah warisan tersebut berada di Jalan Kapuk Cengkareng Drain, RT 007 RW 010, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Dalam putusannya, pengadilan juga memerintahkan penggarap atau pihak mana pun yang menguasai tanah tanpa hak untuk segera menyerahkan tanah dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari beban hak apa pun, tanpa syarat. Jika tidak dipatuhi, eksekusi paksa dengan bantuan aparat keamanan negara dapat dilakukan.
Kuasa hukum ahli waris, Odie Hudiyanto dari Kantor Hukum Odie Hudiyanto & Partners, mengatakan putusan ini menjadi penutup perjuangan puluhan tahun keluarga tersebut.
“Putusan damai ini adalah bukti bahwa musyawarah mufakat bisa menjadi jalan terbaik. Kini secara hukum sudah jelas, tanah tersebut adalah milik ahli waris Saanah Binti Sainan,” ujar Odie.
Meski sengketa waris sudah damai, masih ada persoalan lain yang harus diselesaikan: ganti rugi tanah yang belum dibayar selama 45 tahun.
Pihak ahli waris akan mengirimkan surat teguran hukum terlebih dahulu dan meminta pembayaran atas sisa tanah seluas 7.121 m2.
Surat teguran itu akan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Ditjen SDA Kementerian PUPR, Menteri PUPR c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Wali Kota Jakarta Barat, dan Gubernur DKI Jakarta c.q Kepala BPKAD DKI Jakarta.
Persoalan ini bermula pada 1979, ketika BBWSCC membebaskan tanah dan 7 rumah milik Saanah Binti Sainan untuk Proyek Cengkareng Drain dan jalan inspeksi. Yang dibayar baru 2.475 m2, sementara 6.545 m2 lainnya tidak pernah dibayar hingga sekarang.
Odie menilai perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 28H ayat 4 UUD 1945, UU No. 2/2012 jo PP 19/2021 jo Perpres 71/2012, Yurisprudensi MA No. 667 PK/Pdt/2015, dan Pergub DKI 127/2020. Pemerintah diharapkan segera membayar ganti rugi secara adil.
#Jakarta #JakartaBarat #Cengkareng #Kapuk #SengketaTanah #AhliWaris #Hukum #BeritaViral #InfoJakarta #Indonesia
