Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Gelar Seminar Nasional “Indonesian Future of Public Administration in the Era of Disruption and Poverty Reduction” di Gedung Grha Makarti Bhakti Nagari, Jakarta.
Jakarta, 3 Agustus 2026,
Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia menggelar seminar nasional bertajuk “Indonesian Future of Public Administration in the Era of Disruption and Poverty Reduction” di Gedung Grha Makarti Bhakti Nagari, Jakarta, Senin (3/8/2026). Seminar ini menjadi forum strategis yang mempertemukan para pemimpin, akademisi, dan praktisi administrasi publik untuk membahas transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif di tengah era disrupsi sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Acara dibuka oleh Kepala LAN RI Muhammad Taufiq dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Seminar menghadirkan narasumber terkemuka, antara lain Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Agus Pramusinto, Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Dr. Eko Prasojo, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, pakar administrasi publik dari Filipina Prof. Alex Brillantes, serta Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Prof. Dr. R. Luki Karunia.
Dalam paparannya, Prof. M.R. Khairul Muluk menegaskan bahwa administrasi publik memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa. Ia mengingatkan bahwa sejak era reformasi, ilmu administrasi publik, ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan ilmu hukum dipandang sebagai empat fondasi utama yang harus diperkuat agar tata kelola negara mampu menjawab berbagai tantangan nasional.
Menurutnya, perubahan global berlangsung sangat cepat. Dunia tidak lagi berada pada era VUCA maupun BANI, tetapi telah memasuki era PUMO (Polarized, Unthinkable, Metamorphic, Overheated), yang ditandai dengan polarisasi sosial, perubahan yang sulit diprediksi, transformasi yang melompat cepat, serta dinamika global yang semakin kompleks.
Ia juga menyoroti perlunya reformasi pendidikan administrasi publik agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Fenomena rasionalisasi program studi di berbagai universitas dunia, termasuk di Tiongkok, menjadi sinyal bahwa perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masa depan.
Prof. Khairul Muluk menjelaskan bahwa konsep kemiskinan saat ini tidak lagi hanya diukur dari jumlah penduduk miskin, tetapi juga memperhatikan kelompok rentan miskin (vulnerable poverty), yakni masyarakat yang sewaktu-waktu dapat jatuh miskin akibat bencana, krisis ekonomi, atau perubahan global. Oleh karena itu, kebijakan publik harus mampu membangun ketahanan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas birokrasi dalam menghadapi berbagai risiko.
Sementara itu, Prof. Eko Prasojo menekankan pentingnya membangun budaya kolaborasi dalam pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan tata kelola modern tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh meritokrasi, integritas, komunikasi yang efektif, serta kesamaan nilai (common values) di antara para penyelenggara pemerintahan.
Ia menilai penguatan sistem merit, pengawasan internal, digital governance, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan menjadi fondasi penting bagi reformasi birokrasi Indonesia pada masa depan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. R. Luki Karunia, memaparkan bahwa pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mencetak aparatur sipil negara yang mampu memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa seluruh aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik STIA LAN Jakarta, mulai dari pendidikan, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat, diarahkan untuk mendukung agenda pengentasan kemiskinan melalui inovasi pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan UMKM, pengembangan koperasi desa, hingga penyusunan berbagai rekomendasi kebijakan berbasis riset terapan.
Guru Besar UGM, Prof. Agus Pramusinto, turut menekankan pentingnya membangun ekosistem kolaboratif dalam penyelesaian persoalan publik. Menurutnya, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penurunan angka stunting, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Melalui seminar ini, LAN RI berharap lahir berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat transformasi administrasi publik Indonesia agar semakin adaptif terhadap perubahan global, mempercepat reformasi birokrasi berbasis meritokrasi dan digitalisasi, serta menghadirkan kebijakan publik yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan menuju Indonesia Emas 2045.
