Menko Muhaimin: Pesantren Punya potensi Besar Jadi  Motor Ekonomi Baru di Perdesaan

banner 468x60

Menko Muhaimin: Pesantren Punya potensi Besar Jadi  Motor Ekonomi Baru di Perdesaan

 

Depok, Indonesiatodays.com

 

Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang matang sebelum meluncurkan program pemberdayaan agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam simposium kolaborasi pemberdayaan ekonomi pesantren yang melibatkan kalangan akademisi Universitas Indonesia (UI) serta Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).

​Dalam paparannya, Muhaimin Iskandar menyoroti kegagalan program Kredit Usaha Tani (KUT) pada era 1998 yang menyisakan tunggakan hingga Rp10 triliun. Menurutnya, niat baik pemimpin dan program yang tepat sekalipun akan gagal apabila ekosistem pendukungnya tidak dipersiapkan secara sistematis.

​”Belajar dari pengalaman masa lalu, pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan jika ekosistemnya belum terbangun. Saat ini, sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 serta komitmen Presiden Prabowo Subianto, negara harus hadir melakukan pemberdayaan dari tingkat paling bawah,” tegasnya.

​Pesantren sebagai Kekuatan Ekonomi Baru
Menko menilai pesantren memiliki modal sosial dan sejarah panjang sebagai ekosistem sosial-ekonomi yang mandiri. Dengan sedikit peningkatan kapasitas (upgrading) dan tata kelola yang tepat, pesantren diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan mengentaskan kemiskinan dari akar rumput.

​Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah tengah menyiapkan beberapa langkah strategis:

2. ​Integrasi Program Lintas Sektor: Menghubungkan dana desa, program pemerintah, dan dunia usaha dalam rantai pasok UMKM serta konsumsi yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat.
​Penciptaan Pelaku Usaha Baru: Menggeser orientasi pembangunan desa agar tidak sekadar berfokus pada infrastruktur padat karya, melainkan melahirkan pelaku ekonomi baru dari kalangan bawah.

3. ​Pembenahan Tata Kelola dan Kepemilikan (Ownership): Mendorong pesantren serta koperasi pesantren (kopontren) untuk bertransformasi menuju pengelolaan terbuka (go public) dan kepemilikan kolektif agar tidak bergantung pada figur individu semata.

​”Jika kepemilikan dan manajemen koperasi pesantren dikelola secara terbuka dan melibatkan masyarakat sekitar, lembaga ekonomi ini akan langgeng dan berdaya. Kita ingin pertumbuhan ekonomi nasional ke depan tidak hanya ditopang oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh kemandirian ekonomi rakyat dari bawah,” pungkasnya.

Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menyiapkan keterlibatan pengurus hingga tingkat daerah untuk mendukung pemberdayaan pesantren. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pesantren agar tidak hanya berkembang secara kelembagaan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) masa khidmah 2025–2030, H. Wardi Taufik, M.Si., mengatakan ISNU memiliki jaringan organisasi dari tingkat pusat hingga cabang yang dapat dioptimalkan untuk mendukung proses pendampingan tersebut.

Menurut Wardi, pengembangan ekosistem pemberdayaan pesantren membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, ISNU membuka ruang kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, perguruan tinggi, lembaga terkait, serta jejaring yang dimiliki organisasi.

Melalui sinergi tersebut, pesantren diharapkan memperoleh dukungan yang lebih luas, baik dalam penguatan kapasitas sosial maupun pengembangan kegiatan ekonomi. Upaya ini sekaligus menjadi kontribusi ISNU dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Wardi menjelaskan, kerja sama yang dibangun saat ini merupakan langkah awal untuk menyatukan komitmen antarpihak. Selanjutnya, berbagai bentuk program dan pola pemberdayaan akan dirumuskan agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan pesantren yang menjadi sasaran pendampingan.

ISNU juga menyiapkan keterlibatan pengurus pusat, pimpinan wilayah, hingga pimpinan cabang dalam mendampingi pesantren terpilih. Dengan dukungan jaringan tersebut, proses pendampingan diharapkan tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi dapat menjangkau pesantren secara langsung di berbagai daerah.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pemberdayaan ini adalah pengembangan koperasi pesantren. Keberadaan koperasi induk diharapkan menjadi landasan bagi pesantren untuk mengembangkan unit-unit usaha, memperkuat pengelolaan bisnis, serta menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif.

Lebih jauh, penguatan ekonomi pesantren diharapkan dapat memberikan efek berantai bagi masyarakat sekitar. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan, tetapi juga berkembang sebagai salah satu penggerak ekonomi, terutama di wilayah perdesaan.

Wardi berharap, komitmen kolaborasi yang telah dideklarasikan dapat berlanjut menjadi kerja nyata melalui keterlibatan seluruh pihak. Dengan dukungan dan pendampingan yang berkesinambungan, pesantren diharapkan semakin mandiri sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *