Sinergi Pemerintah dan Badan Usaha Perkuat Ekosistem KPBU untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
Jakarta, 30 September 2026 —
Dalam rangka memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas bersama KADIN Indonesia menyelenggarakan forum “Sinergi Pemerintah – Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Nasional” sebagai wadah strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan, pelaku usaha, investor, dan institusi pembiayaan infrastruktur.
Sebagai Miss KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si., Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pendanaan Pembangunan KADIN Indonesia, dipercaya menjadi moderator dalam forum strategis yang membahas peluang investasi infrastruktur, penguatan skema KPBU, Proyek Strategis Nasional (PSN), serta inovasi pembiayaan pembangunan.
Dalam sambutannya sebagai moderator, Hardini menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur nasional membutuhkan kekuatan kolaborasi lintas sektor.
“Infrastruktur bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi membangun masa depan bangsa. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, serta badan usaha sebagai motor investasi dan inovasi. KPBU menjadi jembatan strategis yang menghubungkan kebutuhan pembangunan dengan kapasitas pembiayaan dunia usaha.”
Forum ini menjadi momentum penting dalam memperkenalkan PPP Book 2026, memberikan pemahaman terkait peluang proyek KPBU, mekanisme pengusulan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta berbagai dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Hardini menegaskan bahwa KADIN Indonesia memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kebutuhan pembangunan dengan kesiapan sektor swasta.
“KADIN hadir sebagai agen perubahan yang mengubah peluang investasi menjadi prestasi pembangunan. Melalui kolaborasi pemerintah dan badan usaha, kita membangun ekosistem investasi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.”
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Keuangan, mitra pembangunan infrastruktur, serta perwakilan dunia usaha.
Diskusi membahas beberapa agenda utama, yaitu:
1. Publikasi PPP Book 2026 dan peluang partisipasi badan usaha dalam proyek KPBU;
2. Penguatan mekanisme pengusulan dan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN);
3. Fasilitasi investasi dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha;
4. Dukungan pembiayaan inovatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Sebagai bagian dari komitmen memperkuat ekosistem KPBU, Hardini juga menyampaikan inisiatif Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pendanaan Pembangunan KADIN Indonesia dalam mendorong pembentukan:
SATGAS KADIN KPBU & PEMBIAYAAN STRATEGIS INOVATIF
Satgas ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi strategis antara pemerintah, badan usaha, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mempercepat penyiapan proyek, mengidentifikasi tantangan investasi, serta menghadirkan solusi pembiayaan inovatif.
“Masa depan pembangunan Indonesia membutuhkan keberanian berinovasi dalam pembiayaan. KPBU bukan sekadar skema investasi, tetapi sebuah gerakan kolaborasi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.”
Melalui forum ini, KADIN Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si.
Miss KPBU
Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur & Pendanaan Pembangunan
KADIN Indonesia
