KPBI Soroti Kondisi Buruh di Morowali: K3 dan Kesenjangan Upah Jadi Tuntutan Utama
Jakarta, Indonesiatodays.com
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) melalui perwakilan DPC SPIM Morowali, Hamdan, kembali menyoroti berbagai persoalan ketenagakerjaan di kawasan industri nikel Morowali, Sulawesi Tengah. Isu keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kesenjangan upah, hingga pengawasan ketenagakerjaan dinilai masih menjadi tantangan serius di tengah pesatnya laju investasi hilirisasi.
Hamdan menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Kongres III KPBI di Jakarta. Ia menegaskan bahwa berbagai aspirasi buruh dari daerah industri perlu mendapat perhatian lebih besar, terutama dari pemerintah dan lembaga pengawas ketenagakerjaan.
“Harapan kami dari kongres ini adalah lahirnya kepemimpinan KPBI yang lebih responsif, yang mau turun langsung ke daerah dan melihat kondisi buruh di lapangan,” ujar Hamdan di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Ia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, kasus kecelakaan kerja di kawasan industri Morowali masih cukup tinggi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat hanya dilihat dari sisi kesalahan individu pekerja, melainkan juga harus dikaji dari sistem kerja yang berlaku.
“Banyak insiden yang terjadi bukan hanya karena human error, tetapi juga karena beban kerja, sistem shift yang panjang, dan kondisi kelelahan pekerja,” jelasnya.
Selain isu keselamatan kerja, Hamdan juga menyoroti kesenjangan pendapatan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sektor industri nikel. Ia menilai disparitas upah yang terjadi saat ini cukup jauh dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kalau kita lihat di lapangan, ada perbedaan upah yang cukup signifikan antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Sementara beban kerja di banyak sektor sebenarnya sama,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tujuan utama investasi asing, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah industri. Ia menilai manfaat ekonomi dari besarnya nilai produksi belum sepenuhnya dirasakan oleh pekerja lokal.
Hamdan juga menyinggung pentingnya keseimbangan antara produktivitas industri dengan perlindungan tenaga kerja. Ia menyebut, tingginya nilai produksi di sektor hilirisasi nikel seharusnya diikuti dengan standar kesejahteraan dan keselamatan kerja yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, SPIM Morowali juga mendorong agar pembahasan regulasi ketenagakerjaan yang baru dapat lebih spesifik mengatur sektor industri berbasis sumber daya alam, khususnya nikel yang saat ini menjadi andalan hilirisasi nasional.
“Kami tidak menolak investasi. Tetapi investasi harus berjalan seiring dengan keadilan upah, perlindungan K3, dan pengawasan yang lebih tegas dari pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan, termasuk peran mediator hubungan industrial, agar setiap persoalan buruh dapat diselesaikan secara adil dan efektif.
Saat ini, SPIM di bawah naungan KPBI disebut memiliki sekitar 6.000 anggota yang tersebar di wilayah Morowali dan Morowali Utara.
“Kami berharap industri nikel di Morowali tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi contoh penerapan keadilan bagi pekerja,” tutup Hamdan.
