Kupas Tuntas Keuangan PT PP Tbk Menuju Transparansi Publik
(Audit Forensik dan Dugaan Fraud PT PP Tbk sebelum dijadikan Holding Company)
Oleh: Agusto Sulistio – Pegiat Sosial Media.
Dalam menelisik laporan keuangan PT PP Tbk, sejak dimulainya penugasan oleh pemerintah serta perolehan proyek penunjukan dan proyek APBN, terdapat banyak aspek yang membutuhkan perhatian. Mengingat kondisi keuangan PT PP saat ini mengkhawatirkan dan memerlukan perbaikan serius.
Untuk memperoleh hasil yang lebih cepat, perlu segera dilakukan audit forensik dan fraud terhadap proyek penunjukan, APBN serta proyek yang ditugaskan oleh pemerintah kepada PT PP. Pentingnya audit ini mengingat PT PP membentuk anak perusahaan baru, kemudian pekerjaan proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, kembali diberikan kepada PT PP sebagai induk perusahaan.
Pentingnya melihat harga yang diberikan oleh anak perusahaan kepada induknya serta perolehan nilai hasil tender menjadi fokus, mengingat margin yang diperoleha ada yang sangat menguntungkan, sehingga risiko keuangan bagi perusahaan utama dapat diminimalisir. Dalam konteks ini, diperlukan kajian mendalam, dalam memastikan transparansi dan integritas dalam praktik bisnis PT PP dan anak perusahaannya.
Dalam sorotan publik, laporan keuangan PT PP sejak dimulainya penugasan oleh pemerintah serta proyek-proyek APBN yang diberikan menimbulkan banyak pertanyaan. Melihat kondisi keuangan PT PP yang saat ini memerlukan perbaikan serius, menjadi penting untuk menginvestigasi dengan seksama.
*1. Laporan Keuangan PT PP.*
Perlu dilakukan penelitian mendalam terhadap laporan keuangan PT PP sejak dimulainya penugasan oleh pemerintah serta proyek-proyek APBN yang diberikan padanya. Hal ini penting karena ada kebutuhan untuk memahami secara detail kondisi keuangan perusahaan, mengingat adanya masalah serius yang perlu diperbaiki.
*2. Audit Forensik dan Fraud*
Audit forensik dan fraud dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan adanya praktik kecurangan atau penyelewengan dalam proyek-proyek APBN dan proyek yang diberikan oleh pemerintah kepada PT PP dan proyek swasta, Ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dalam mengungkapkan potensi masalah dan memastikan transparansi serta kepatuhan dalam pelaksanaan proyek.
*3. Anak Perusahaan PT PP.*
Pembentukan anak perusahaan oleh PT PP, seperti pembangunan jalan tol, yang kemudian memberikan proyeknya kembali kepada perusahaan induknya perlu diperinci. Ini mencakup alasan di balik pembentukan anak perusahaan, mekanisme penugasan proyek, dan kebijakan harga yang diterapkan.Pengelolaan anak perusahaan juga harus dilakukan secara transparan dan profesional.
*4. Harga dan Margin*
Perlu dianalisis lebih lanjut mengenai harga yang diberikan oleh anak perusahaan kepada induknya dan margin keuntungan yang diperoleh. Jika marginnya cukup baik, perusahaan bisa tetap menghadapi situasi keuangan tanpa masalah. Namun, perlu juga dipastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan aturan dan tidak merugikan pihak lain, terutama pemerintah dan masyarakat.
Dengan pemahaman secara rinci terhadap semua aspek yang disebutkan, evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan praktek bisnis PT PP menjadi mungkin dilakukan. Transparansi, kepatuhan, dan keberlanjutan dalam menjalankan proyek-proyeknya menjadi poin penting dalam membangun kepercayaan dan keberhasilan jangka panjang bagi PT PP.
Meneg BUMN sebagai pemegang saham mayoritas, melalui perwakilannya wajib mengusulkan audit Forensik dan Fraud dalam RUPS, sehingga menghasilkan keputusan yang bisa memaksa manajemen mengimplementasikannya Sehingga kerugian negara dan pemegang saham Publik bisa di hindari dan Perusahaan bisa menjadi Wordclass Company.
Rencana penjualan aset secara besar besaran, sebaik nya di tunda, lakukan audit Forensik dan Fraud, terlebih dahulu, untuk menjaga kerugian negara dan pemegang saham Publik.Perbaikan yang di lakukan belum tentu dengan menjual aset, bisa saja dengan hal lain, seperti pelonggaran pihak Bank Himbara kepada PT PP Tbk setelah di lakukan audit Forensik dan Fraud serta kajian yang komprehensif.
