Antara Niat Reformasi dan Risiko Stigmatisasi
Jakarta, Indonesiatodays.com
Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam diskusi dengan media di Jakarta, 02 April 2026, memunculkan paradoks. Di satu sisi ia menegaskan tidak ingin berprasangka buruk terhadap para pegawai Kementerian Pekerjaan Umum, namun di sisi lain ia justru melontarkan kritik keras yang bisa bahkan bisa dibilang sebuah hinaan terhadap generasi muda pegawai kementerian tersebut.
Latar belakang komentar tersebut muncul dalam acara silaturahmi dengan media yang juga membahas penanganan arus mudik dan balik Lebaran, Dody menegaskan bahwa publik tidak boleh menggeneralisasi bahwa seluruh pegawai Kementerian PU bermasalah.
“Jadi tidak boleh kita suuzon ke seluruh PU bajingan semua, ya tidak boleh begitu. Kita harus selalu berpikiran baik. Apalagi Kementerian PU termasuk salah satu kementerian tertua, harus kita jaga marwahnya,” kata Dody. Ia juga menyebut masih banyak pegawai yang memiliki integritas di kementerian tersebut.
Namun dalam kesempatan yang sama, Dody justru melontarkan kritik tajam terhadap generasi muda pegawai kementerian yang ia pimpin.
Komentar tersebut sendiri diawali dengan tekad Dody untuk mengubah praktik tak sehat di KemenPU. “Saya tidak mau seperti dulu lagi. Kalau eselon 1 salah, dibuang ke eselon 2, ke 3, dibuang eselon 10. Eselon 10 masuk penjara itu tidak boleh. Itu memberikan contoh tidak baik ke generasi muda PU,” jelas Dody menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kondisi terbaru terkait dinamika internal di Kementerian PU yang terlanjur menjadi sorotan publik.
Namun, pernyataan berikutnya, Dody justru menghantam moral generasi muda Kementerian PU. “Hari ini menurut saya generasi muda PU sudah agak konslet sedikit otaknya. Nah itu harus saya cuci. Generasi muda PU hari ini menurut saya akan berlomba-lomba mencuri uang APBN untuk bisa mendapatkan jabatan eselon 1, 2, 3 secepat-cepatnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu yang saya gembar-gemborkan dari sekarang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memunculkan kesan paradoks, di satu sisi menteri meminta publik tidak berprasangka buruk terhadap pegawai kementeriannya, tetapi di sisi lain ia sendiri melabeli generasi muda Kementerian PU dengan tudingan serius yang bahkan bisa disebut menghina.
Ironisnya, secara kronologis justru generasi muda pegawai kementerian merupakan kelompok yang paling kecil kemungkinan terlibat dalam praktik lama yang selama ini disorot publik. Pasalnya, banyak pegawai muda di Kementerian PU merupakan rekrutmen baru dalam satu dekade terakhir melalui sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lebih terbuka dan kompetitif.
Sementara berbagai kasus penyimpangan yang pernah mencuat di sektor infrastruktur umumnya berkaitan dengan proyek-proyek lama yang melibatkan pejabat struktural tingkat menengah hingga senior. Karena itu, kritik yang diarahkan kepada generasi muda justru dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa masalah struktural birokrasi dilimpahkan kepada kelompok pegawai yang relatif baru masuk sistem.
